Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan, Presiden Prabowo telah menetapkan target penyelesaian pembangunan IKN dalam waktu empat tahun. “Bagi beliau, IKN adalah ‘Ibu Kota Politik’ Indonesia, simbol pemerataan pembangunan yang akan mendukung stabilitas dan perkembangan nasional di berbagai sektor,” ujarnya
Selain itu, Prabowo menginstruksikan Otorita IKN (OIKN) untuk mempercepat penyelesaian fasilitas pemerintahan, termasuk gedung-gedung legislatif dan yudikatif. “Beliau berharap pada Agustus 2028, Sidang Paripurna DPR/MPR dapat dilaksanakan di IKN, bahkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 2029 bisa diselenggarakan di sana,” tambah Raja Juli.
Kehadiran IKN sebagai pusat administrasi di Kalimantan Timur tak hanya membawa perubahan fisik, tetapi juga dampak positif bagi ekonomi lokal. Ketua Lembaga Adat Paser Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Hasanuddin, mengatakan bahwa pemberdayaan yang dilakukan Otorita IKN telah meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. “Pendapatan usaha lokal meningkat, tadinya sekitar Rp5 juta sehari kini bisa mencapai dua kali lipatnya,” ujarnya.
Proyek IKN juga menjadi magnet investasi. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim, Fahmi Prima Laksana, melaporkan bahwa realisasi investasi hingga triwulan III 2024 mencapai Rp55,82 triliun, yang terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp38,65 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp17,16 triliun. “Kami optimis target tahunan sebesar Rp76,02 triliun akan tercapai,” kata Fahmi.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa proyek IKN sangat penting untuk pemerataan ekonomi di Indonesia, meski prosesnya memerlukan waktu. “Saya bertekad untuk melanjutkan dan mempercepat pembangunan IKN. Kalau bisa, kita percepat,” ujarnya dalam Sidang Kabinet Paripurna di IKN, 12 Agustus lalu. Dengan optimisme tinggi, Prabowo yakin proyek ini akan selesai tepat waktu dan membawa perubahan signifikan bagi masa depan Indonesia.