JAYAPURA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua terus memperkuat perlindungan masyarakat terhadap ancaman kebakaran dan berbagai kondisi darurat melalui penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP). Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan keselamatan masyarakat melalui sistem penanggulangan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.
Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Pengembangan Masyarakat Adat dan Budaya, Matias B. Mano, mengatakan penyusunan RISPKP merupakan langkah strategis untuk membangun kesiapsiagaan sejak dini sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kebakaran dan penyelamatan di seluruh wilayah Papua.
Hal tersebut disampaikan Mano dalam kegiatan Rapat Teknis Penyusunan Dokumen RISPKP di Jayapura, Senin. Menurutnya, perlindungan masyarakat tidak hanya bergantung pada kesiapan petugas, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengenali dan mengantisipasi potensi bahaya.
“Masyarakat harus memahami risiko, mengetahui langkah-langkah keselamatan dasar, dan memiliki kesadaran untuk segera melaporkan keadaan darurat. Dengan demikian, penanggulangan tidak hanya mengandalkan petugas ketika terjadi bencana, tetapi juga membangun kesiapsiagaan sejak dini di lingkungan masing-masing,” ujarnya.
Mano menjelaskan, kondisi geografis Papua yang memiliki wilayah luas dan persebaran permukiman beragam membutuhkan sistem penanggulangan kebakaran yang menyesuaikan karakteristik setiap daerah. Karena itu, pemetaan risiko, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemerataan sarana dan prasarana menjadi perhatian penting dalam penyusunan dokumen tersebut.
Ia menegaskan bahwa kebakaran dapat mengancam keselamatan jiwa, mengakibatkan kerugian material, mengganggu aktivitas ekonomi, hingga memengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan perencanaan matang agar penanganan kebakaran maupun keadaan darurat nonkebakaran dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.
“Kami berharap rapat teknis ini mampu menghasilkan pemetaan kebutuhan dan prioritas yang jelas, termasuk arah pengembangan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kesiapsiagaan, penguatan sarana prasarana, serta koordinasi lintas wilayah,” katanya.
Melalui RISPKP, Pemprov Papua mendorong terbentuknya sistem perlindungan yang semakin responsif dan menjangkau kebutuhan masyarakat secara merata. Kebijakan ini juga diharapkan memperkuat sinergi pemerintah daerah, petugas pemadam kebakaran, dan masyarakat dalam membangun budaya sadar keselamatan.
Upaya tersebut menjadi bagian dari pembangunan Papua yang tidak hanya berorientasi pada infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga menjadikan keselamatan serta perlindungan masyarakat sebagai prioritas.