Jayapura – Pemerintah memperluas layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Badan Gizi Nasional (BGN) meluncurkan 13 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk sepuluh dapur di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Direktur Penyediaan dan Penyaluran BGN Wilayah II Nurjaeni mengatakan penambahan dapur tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas jangkauan program. Tiga SPPG lainnya berada di wilayah non-3T.
“Untuk Provinsi Papua ada 13 SPPG yang resmi diluncurkan hari ini dan sebanyak 10 berada di wilayah 3T dan tiga lainnya di wilayah non-3T,” katanya di Jayapura, (4/10).
Nurjaeni mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Jayapura, dan Pemerintah Kota Jayapura terhadap pembangunan SPPG. Di seluruh Papua Raya, sebanyak 36 dapur dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan MBG.
Namun, sejumlah dapur mengalami keterlambatan operasional akibat berbagai kendala, termasuk persoalan hukum. BGN melakukan perbaikan sekaligus memperketat pengawasan terhadap kelayakan dapur setelah terjadi sejumlah kasus keracunan makanan.
Menurut Nurjaeni, empat SPPG di Papua telah ditutup permanen karena dinilai tidak layak beroperasi. Dapur yang mengalami insiden serius harus menjalani evaluasi dan perbaikan.
“Sementara SPPG yang mengalami kejadian menonjol atau insiden serius akan ditutup sementara untuk dilakukan perbaikan dan baru dapat kembali beroperasi setelah dinyatakan layak oleh dinas kesehatan,” ujarnya.
Sebelumnya, BGN bersama Pemprov Papua dan instansi lainnya meresmikan salah satu SPPG di Kabupaten Jayapura pada Jumat (2/10).
Sementara itu, dukungan terhadap keberlanjutan MBG tercatat dalam survei nasional Indonesia Network Election Survey (INES). Survei dilakukan pada 14–20 September 2026 terhadap 1.400 responden di 36 provinsi.
Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif INES Andri Gunawan mengatakan sebanyak 78,2 persen responden setuju program MBG dilanjutkan. Sebanyak 18,4 persen menyatakan tidak setuju, sementara 3,4 persen tidak memberikan jawaban.
“Hal ini menunjukkan bahwa program MBG memiliki relevansi tinggi dengan kebutuhan dasar masyarakat di berbagai lapisan dan peningkatan pendapatan masyarakat dan program ini terbukti mendapatkan dukungan yang kuat dari masyarakat,” katanya.
INES juga melaporkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo sebesar 82,1 persen. Hasil survei tersebut menggambarkan respons masyarakat secara nasional, sementara perluasan layanan MBG di Papua mencakup wilayah 3T melalui peluncuran SPPG.*