Oleh: Nurul Izzah Aulia*)
Seiring dengan semakin dekatnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, aspek toleransi antar-kelompok menjadi salah satu kunci utama untuk mewujudkan Pilkada yang damai. Dalam suasana politik yang rentan dengan perbedaan pandangan dan persaingan, penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan kerukunan, serta menghindari konflik yang dapat mengancam stabilitas sosial.
Toleransi antar-kelompok mencakup kemampuan menerima perbedaan pendapat, latar belakang politik, agama, etnis, serta suku, yang sering kali menjadi pemicu ketegangan dalam proses demokrasi. Mengingat bahwa Pilkada adalah ajang untuk menentukan masa depan suatu daerah, menjaga kerukunan dan rasa saling menghormati merupakan langkah strategis agar proses ini berjalan lancar, tanpa adanya benturan kepentingan yang merusak tatanan sosial.
Pada Pilkada 2024, peran seluruh elemen masyarakat, mulai dari masyarakat hingga tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparat keamanan, menjadi entitas penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan yang mendukung persatuan, seperti tabligh akbar, doa lintas agama, atau kegiatan sosial yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Kegiatan semacam ini tidak hanya menciptakan suasana kondusif, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan di tengah perbedaan yang ada.
Kapolres Kutai Barat, AKBP Kade Budiyarta, menyatakan perbedaan pandangan politik tidak seharusnya menjadi alasan bagi masyarakat untuk terpecah, tetapi harus dipandang sebagai bagian dari kekayaan demokrasi yang perlu dihargai. Dengan adanya toleransi antar-kelompok, masyarakat diharapkan dapat menghadapi Pilkada dengan kepala dingin dan menjaga suasana yang damai.
Toleransi juga berperan penting dalam menjaga integritas proses pemilihan. Ketika seluruh kelompok masyarakat mampu saling menghormati dan menghindari provokasi, maka persaingan dalam Pilkada dapat berlangsung secara sehat sehingga akan mendorong setiap calon untuk fokus pada penyampaian visi, misi, serta program kerja tanpa harus terlibat dalam tindakan negatif yang merugikan lawan politik. Dengan begitu, masyarakat sebagai pemilih dapat lebih fokus menilai kualitas calon berdasarkan gagasan dan program yang ditawarkan, bukan terpengaruh oleh isu-isu yang memperkeruh suasana.
Selain itu, toleransi juga dapat mengurangi potensi konflik antarpendukung calon. Dalam beberapa kasus, ketegangan yang terjadi antara kelompok pendukung sering kali dipicu oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya sikap saling menghargai. Oleh karena itu, penting untuk terus menyosialisasikan pesan-pesan damai kepada masyarakat. Salah satu cara efektif untuk melakukan ini adalah melalui pendidikan politik yang memberikan pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban setiap warga negara dalam berdemokrasi.
Dengan pengetahuan yang cukup, masyarakat akan mampu membuat keputusan yang cerdas dan bijaksana dalam memilih pemimpin. Masyarakat juga akan lebih memahami bahwa Pilkada bukanlah ajang untuk saling menjatuhkan, tetapi sebuah proses demokrasi yang bertujuan untuk memilih pemimpin terbaik bagi daerah yang tentu akan berpengaruh pada meningkatnya partisipasi pemilih, karena masyarakat yang merasa yakin bahwa suaranya dihargai, cenderung lebih antusias untuk datang ke tempat pemungutan suara.
Kampanye damai yang menjadi salah satu bagian dari proses Pilkada juga harus didukung oleh semua pihak, baik itu calon, tim sukses, maupun masyarakat. Kampanye damai bukan sekadar slogan, tetapi sebuah komitmen untuk menciptakan suasana yang kondusif dan bebas dari provokasi. Dalam hal ini, media juga memiliki peran yang sangat penting. Pemberitaan yang berimbang dan bertanggung jawab akan membantu menciptakan suasana yang tenang dan menghindarkan masyarakat dari berita-berita yang dapat memicu ketegangan.
Kapolda Riau, Irjen Pol. Mohammad Iqbal, menyampaikan deklarasi kampanye damai yang melibatkan seluruh calon kepala daerah merupakan langkah penting untuk menjamin bahwa semua pihak berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban selama Pilkada berlangsung. Deklarasi ini diharapkan bukan hanya menjadi formalitas semata, tetapi diikuti dengan tindakan nyata di lapangan, baik oleh calon maupun pendukungnya.
Toleransi antar-kelompok juga menjadi faktor penting dalam mencegah praktik-praktik kotor dalam Pilkada, seperti politik uang dan intimidasi. Kampanye yang bersih dan berfokus pada program serta gagasan, akan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat bahwa Pilkada dapat berjalan dengan transparan dan adil. Kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan akan meningkat jika mereka melihat bahwa semua pihak bersikap santun dan tidak melakukan tindakan yang merusak demokrasi.
Pada akhirnya, toleransi antar-kelompok bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak tertentu, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Dalam Pilkada 2024, sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, calon, tim sukses, media, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan Pilkada yang damai dan bermartabat. Melalui kolaborasi ini, Indonesia akan dapat menjalani Pilkada dengan lancar, tanpa adanya konflik yang mengancam stabilitas negara.
Toleransi antar-kelompok harus terus dipupuk agar proses demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan Pilkada yang damai bukan hanya tentang terpilihnya pemimpin yang berintegritas, tetapi juga tentang memperkuat fondasi demokrasi yang menjadi pilar utama dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
)* Mahasiswa Ilmu Politik dari Surabaya