Oleh : Nur ANiisa )*
Kebangkitan sektor properti nasional mulai menunjukkan arah yang lebih jelas seiring menguatnya indikator ekonomi dan konsistensi kebijakan pemerintah, sehingga tahun 2026 dipandang sebagai momentum penting untuk mengembalikan peran strategis industri ini sebagai penggerak pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan. Setelah melewati fase tekanan panjang, optimisme perlahan tumbuh bahwa sektor properti akan kembali menjadi lokomotif ekonomi, sekaligus penopang program perumahan nasional yang berorientasi pada kebutuhan rakyat.
Satuan Tugas Perumahan menilai pemulihan ekonomi yang mulai terasa sejak akhir 2025 menjadi fondasi utama kebangkitan properti. Anggota Satgas Perumahan Panangian Simanungkalit melihat perbaikan kondisi ekonomi pada kuartal IV-2025 sebagai sinyal kuat bahwa fase terendah telah terlewati. Ia menilai, pemulihan ini membuka ruang percepatan Program Tiga Juta Rumah yang menjadi agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, terutama untuk menjawab kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.
Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan properti bersifat linier dan saling menguatkan. Ketika ekonomi membaik, sektor properti hampir selalu mengikuti dengan laju yang lebih tinggi. Meski daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih, tren perbaikan ekonomi diyakini akan terus berlanjut sepanjang 2026, didukung oleh stabilitas makro, kebijakan fiskal yang adaptif, serta penurunan suku bunga yang memberi ruang bagi pembiayaan perumahan.
Industri properti sempat mengalami perlambatan panjang dalam satu dekade terakhir. Rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional pada periode 2014 hingga 2024 berada di kisaran 4 persen, dengan pandemi Covid-19 sebagai faktor penekan utama. Namun, situasi mulai berbalik pada akhir 2025 ketika pertumbuhan ekonomi kuartal IV mencapai 5,45 persen, meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya yang berada di angka 5,04 persen. Tren ini dipandang sebagai indikasi kuat bahwa pemulihan ekonomi telah memasuki fase yang lebih stabil.
Tantangan berikutnya bukan lagi keluar dari tekanan, melainkan menjaga momentum agar pertumbuhan tetap berkelanjutan. Kebijakan pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dinilai akan sangat menentukan. Dengan asumsi ekonomi tumbuh di kisaran 5,4 hingga 5,6 persen pada 2026, sektor properti berpotensi mencatat pertumbuhan yang lebih agresif. Berdasarkan konsep elastisitas pertumbuhan, properti umumnya tumbuh 1,5 hingga 1,7 kali lebih cepat dibandingkan ekonomi secara keseluruhan, sehingga peluang pertumbuhan di atas 8 persen bahkan mendekati dua digit terbuka lebar.
Pemerintah dinilai tidak tinggal diam dalam menjaga momentum pemulihan. Perpanjangan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah 100 persen menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong permintaan, terutama di segmen hunian. Selain itu, ruang dialog antara pemerintah dan pengembang terus dibuka agar kebijakan yang dirumuskan selaras dengan kondisi lapangan. Komunikasi yang intensif ini krusial agar stimulus yang diberikan benar-benar efektif dan tepat sasaran.
Dari sisi tata kelola, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan komitmennya untuk mengedepankan pendekatan berbasis data dan sinergi lintas sektor. Ia memastikan setiap program dan bantuan perumahan dirancang dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, sehingga kehadiran negara benar-benar dirasakan masyarakat. Mekanisme pengawasan dan keseimbangan harus berjalan agar setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan menghasilkan dampak nyata.
Pentingnya pembangunan rumah susun subsidi sebagai solusi hunian terjangkau, khususnya di kawasan perkotaan dengan keterbatasan lahan. Upaya ini dipandang sebagai langkah strategis untuk menjawab urbanisasi yang terus meningkat sekaligus memastikan kelompok berpenghasilan rendah tidak tersisih dari akses hunian layak. Kebijakan ini diharapkan menjadi pilar penting dalam strategi perumahan nasional menuju 2026.
Satu tahun terakhir menunjukkan capaian konkret yang memperkuat optimisme tersebut. Dengan pagu anggaran yang tersedia, realisasi program perumahan pada 2025 mencapai lebih dari 96 persen. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya mengalami peningkatan signifikan, pembangunan rumah susun dan rumah khusus terus berjalan, serta perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas, termasuk sanitasi dan penanganan kawasan kumuh, menjangkau ribuan titik di berbagai daerah. Capaian ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mengeksekusi kebijakan, sekaligus menjadi bukti bahwa perumahan tetap menjadi prioritas pembangunan nasional.
Kontribusi sektor swasta juga memperkuat ekosistem pemulihan. Melalui program tanggung jawab sosial perusahaan, ribuan unit rumah berhasil dibangun sebagai wujud gotong royong dunia usaha. Kolaborasi ini dinilai sebagai bukti nyata bahwa pemulihan sektor properti tidak hanya bertumpu pada negara, tetapi juga didukung partisipasi aktif pelaku usaha. Sinergi ini dipandang sebagai modal sosial penting untuk menghadapi tantangan ke depan.
Dari perspektif data dan statistik, Badan Pusat Statistik menilai pendekatan berbasis data yang diterapkan Kementerian PKP sebagai langkah maju dalam perumusan kebijakan. Tidak banyak kementerian yang menjadikan data sebagai fondasi utama program unggulan. Pendekatan ini dinilai mampu memastikan kebijakan perumahan benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak yang terukur.
Pada akhirnya, kebangkitan properti bukan sekadar soal angka pertumbuhan, melainkan tentang bagaimana kebijakan mampu menghadirkan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat perlu menjaga momentum ini melalui kolaborasi dan pengawasan bersama, agar kebijakan strategis yang dirancang tidak hanya membangkitkan industri, tetapi juga memperkuat keadilan sosial dan kualitas hidup rakyat menuju 2026 dan seterusnya.
)* Penulis merupakan Pegiat Literasi Ekonomi