Oleh: Hasbullah Alatas *)
Presiden Prabowo Subianto menempatkan pembangunan desa sebagai prioritas utama dalam program pemerintahannya, dengan harapan mempercepat pemerataan ekonomi hingga pelosok negeri. Untuk mendukung tujuan ini, Presiden Prabowo mengubah struktur Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) menjadi dua kementerian terpisah. Pertama, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang kini dipimpin oleh Yandri Susanto sebagai menteri, dengan Ahmad Riza Patria sebagai wakilnya. Kedua, Kementerian Transmigrasi, yang ditugaskan secara khusus menangani bidang transmigrasi. Keputusan ini menunjukkan komitmen Presiden Prabowo dalam memajukan desa-desa sebagai pilar utama kemajuan ekonomi nasional.
Langkah awal yang diambil oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal adalah memaksimalkan pemanfaatan dana desa, yang tahun ini mencapai Rp71 triliun. Yandri Susanto, menteri yang bertanggung jawab langsung atas program ini, menegaskan bahwa dana desa harus dikelola secara efektif untuk menciptakan desa yang mandiri dan sejahtera. Menurutnya, pembinaan dan pelatihan yang berkesinambungan harus dilaksanakan agar dana tersebut tepat sasaran dan mampu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan desa. Hal ini penting karena setiap desa memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda, sehingga pendekatan yang digunakan harus sesuai dengan karakteristik masing-masing desa.
Presiden Prabowo juga memberikan arahan yang jelas dalam mengatasi ketahanan pangan, salah satu aspek yang paling mendesak bagi daerah pedalaman di Indonesia. Dalam konteks ini, ia menegaskan bahwa desa harus menjadi motor utama dalam memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Berdasarkan penjelasan Yandri Susanto, sekitar 20 persen dari dana desa akan dialokasikan untuk program ketahanan pangan yang bertujuan memastikan setiap desa memiliki akses yang cukup terhadap bahan pangan pokok. Di daerah seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua, masyarakat seringkali mengalami kesulitan dalam mendapatkan bahan pangan. Oleh karena itu, dengan mengembangkan ketahanan pangan dari desa, diharapkan setiap wilayah di Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, mendukung kesejahteraan masyarakat setempat, dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah.
Selain ketahanan pangan, pemerintah juga fokus pada swasembada energi. Presiden Prabowo menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil melalui pengembangan energi terbarukan. Indonesia memiliki potensi besar dalam energi terbarukan yang tersebar di berbagai daerah. Dengan memanfaatkan potensi ini, desa-desa di Indonesia diharapkan dapat memenuhi kebutuhan energinya sendiri. Menurut Yandri, swasembada energi bukan hanya menjadi solusi untuk mengatasi ketidakpastian pasokan energi akibat dinamika geopolitik, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kemandirian desa. Program ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan Indonesia yang mandiri secara energi dan berkelanjutan di masa depan.
Pemerintah juga memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di desa. Salah satu cara yang direncanakan adalah dengan menjadikan desa sebagai penyedia bahan baku untuk program makan bergizi gratis (MBG) yang didesain untuk mengatasi stunting. Dengan melibatkan desa dalam penyediaan bahan baku, diharapkan ekonomi desa dapat tumbuh seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Langkah ini menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat desa serta upaya untuk meningkatkan kualitas hidup generasi penerus. Presiden Prabowo memahami bahwa investasi dalam sumber daya manusia sejak dini sangatlah penting, terutama bagi masyarakat desa yang sering kali memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya pendidikan dan kesehatan.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, program-program ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam pemerataan ekonomi. Fokus pada desa sebagai pusat pembangunan bukan hanya akan mengangkat ekonomi pedesaan, tetapi juga berpotensi mengurangi tingkat urbanisasi yang berlebihan. Saat desa-desa berkembang menjadi pusat-pusat ekonomi mandiri, penduduk desa tidak lagi merasa perlu merantau ke kota untuk mencari pekerjaan. Selain itu, dengan ketahanan pangan, swasembada energi, dan peningkatan SDM, desa-desa diharapkan dapat menjadi contoh keberlanjutan bagi ekonomi nasional yang lebih kuat dan tangguh.
Pemerintah, melalui Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, terus memantau pelaksanaan program-program ini dengan harapan mencapai hasil yang optimal. Dukungan penuh dari Presiden Prabowo mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa pembangunan desa tidak hanya sebatas wacana, tetapi benar-benar diwujudkan sebagai bagian dari strategi besar untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat desa itu sendiri, diharapkan desa-desa di seluruh Indonesia dapat merasakan dampak langsung dari upaya pemerintah dalam menciptakan pemerataan ekonomi yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pendekatan komprehensif yang diterapkan Presiden Prabowo dalam membangun desa menunjukkan bahwa pemerintahan ini memiliki pandangan jauh ke depan. Visi besar yang mengutamakan kesejahteraan desa sebagai salah satu fondasi penting menuju Indonesia Emas 2045 memberikan harapan baru bagi masa depan negeri ini. Dengan arah kebijakan yang kuat dan didukung implementasi yang terukur, desa-desa di Indonesia tidak lagi akan dianggap tertinggal, melainkan akan muncul sebagai kekuatan ekonomi yang patut diperhitungkan. Pemerintah optimis bahwa langkah ini tidak hanya akan mendukung percepatan pembangunan desa, tetapi juga memperkuat perekonomian nasional secara keseluruhan, menjadikan desa sebagai landasan kokoh bagi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.
*) Ekonom/Peneliti dari Pancasila Madani Institute