Oleh: Cahyo Widjaya
Transisi kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto membawa fokus pada kesinambungan kebijakan di sektor ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat.
Prabowo Subianto, sebagai sosok perwira tinggi militer Indonesia yang terpilih pada pemilihan umum 2024, memiliki visi untuk melanjutkan pembangunan yang telah dimulai oleh Presiden Jokowi, khususnya dalam bidang yang menyentuh langsung kesejahteraan rakyat. Ketahanan pangan dan kesehatan menjadi prioritas utama, mengingat keduanya merupakan pilar penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi bangsa.
Presiden Jokowi sendiri telah membangun fondasi yang kuat dalam sektor-sektor tersebut selama masa jabatannya. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memainkan peran sentral dalam mengawasi efektivitas pembangunan di berbagai bidang, termasuk pangan dan kesehatan.
Menurut Presiden Jokowi, BPKP memiliki peran besar dalam memastikan agar pembangunan yang dijalankan bisa memberikan manfaat yang maksimal bagi rakyat. BPKP telah menjadi garda terdepan dalam menjaga akuntabilitas dan keberlanjutan berbagai proyek pembangunan, sehingga transisi ke kepemimpinan baru dapat berlangsung tanpa hambatan yang berarti.
Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, menegaskan bahwa pengawasan terhadap keuangan dan pembangunan selama pemerintahan Jokowi telah menghasilkan capaian yang signifikan. Dari 2020 hingga triwulan pertama 2024, BPKP berhasil menyelamatkan keuangan negara senilai Rp 78,68 triliun dan menghemat belanja negara sebesar Rp 192,93 triliun.
Penghematan tersebut juga berdampak pada sektor-sektor strategis, termasuk kesehatan dan ketahanan pangan. Melalui pengawasan ini, pemerintah dapat memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kesehatan, dan penguatan ketahanan pangan di berbagai daerah.
Prabowo Subianto, sebagai pemimpin baru, memiliki visi untuk melanjutkan berbagai program yang telah diletakkan Presiden Jokowi, dengan penekanan pada peningkatan ketahanan pangan nasional.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyebutkan bahwa Presiden Terpilih Prabowo memiliki komitmen yang kuat terhadap sektor pertanian Indonesia. Pria kelahiran tahun 1951 itu berencana memperkuat sektor tersebut sebagai salah satu penopang utama ekonomi nasional.
Andi Amran juga menekankan bahwa kesinambungan pembangunan antara Presiden RI ketujuh, Jokowi dan Presiden RI kedelapan, Prabowo akan menjamin stabilitas ketahanan pangan dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan krisis pangan.
Prabowo, yang juga merupakan Ketua Umum DPP Partai Gerindra, melihat pertanian sebagai sektor strategis yang mampu menjaga kemandirian pangan Indonesia. Oleh karena itu, ia bertekad untuk melanjutkan kebijakan yang telah dirancang Presiden Jokowi dengan fokus pada modernisasi pertanian dan distribusi yang lebih efektif.
Presiden Terpilih pada Pemilu 2024, Prabowo memahami bahwa ketahanan pangan tidak hanya soal produksi, tetapi juga terkait dengan akses dan distribusi yang merata ke seluruh pelosok negeri. Dalam konteks ini, pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor pangan menjadi prioritas untuk meminimalkan ketergantungan pada impor bahan pangan.
Selain ketahanan pangan, kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian utama dalam transisi kepemimpinan ini. Penguatan sistem kesehatan yang telah dimulai oleh Presiden Jokowi akan dilanjutkan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto dengan beberapa penyesuaian untuk menghadapi tantangan baru.
Kesehatan masyarakat, terutama dalam hal pencegahan dan penanganan penyakit, sangat erat kaitannya dengan ketahanan pangan. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap makanan bergizi dan pelayanan kesehatan yang baik, ketahanan sosial dan ekonomi negara pun akan lebih terjaga.
Menurut Mentan Andi Amran, Presiden Terpilih Prabowo Subianto juga akan melanjutkan berbagai program kesehatan yang telah digagas oleh Presiden Jokowi, seperti peningkatan akses terhadap layanan kesehatan di daerah terpencil dan penguatan layanan kesehatan primer.
Program tersebut sejalan dengan visi Presiden Terpilih Prabowo untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif. Langkah itu diharapkan mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia Indonesia, yang pada akhirnya akan memperkuat daya saing bangsa di kancah global.
Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, juga menjelaskan bahwa selain menjaga akuntabilitas keuangan negara, BPKP turut mengawal efektivitas pembangunan di sektor kesehatan. Salah satu fokus utamanya adalah memastikan bahwa alokasi anggaran untuk sektor kesehatan benar-benar digunakan secara optimal dan tepat sasaran.
Pengawasan tersebut akan terus dilakukan dalam masa transisi ke pemerintahan Prabowo, untuk menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan yang telah dirintis oleh Presiden Jokowi. BPKP akan berperan penting dalam mengawasi berbagai proyek pembangunan rumah sakit, fasilitas kesehatan, dan program kesehatan masyarakat lainnya.
Transisi kepemimpinan dari Presiden RI ketujuh, Jokowi ke Presiden RI kedelapan, Prabowo Subianto menandai sebuah kesinambungan yang positif dalam menjaga ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat.
Dengan komitmen yang kuat dari kedua pemimpin tersebut, Indonesia dipastikan tetap berada di jalur yang tepat untuk mencapai kemandirian pangan dan peningkatan kualitas kesehatan rakyat.
Presiden terpilih Prabowo Subianto, dengan latar belakangnya sebagai perwira militer yang tegas dan visioner, akan melanjutkan program-program yang telah diletakkan oleh Presiden Jokowi, sambil membawa inovasi baru untuk memperkuat ketahanan nasional.
Ketahanan pangan dan kesehatan bukan hanya menjadi prioritas jangka pendek, melainkan menjadi fondasi bagi pembangunan bangsa yang lebih berkelanjutan. Pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki visi untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih mandiri dan sehat, melalui kesinambungan kebijakan dan pengawasan yang ketat terhadap implementasinya. Komitmen ini menunjukkan bahwa transisi kepemimpinan bukan sekadar pergantian figur, melainkan sebuah langkah nyata untuk menjaga stabilitas dan kemajuan bangsa.
*) Peneliti Ekonomi Kerakyatan – Institut Ekonomi Sejahtera