JAKARTA – Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai tahun 2026 akan menjadi momentum penting bagi perekonomian Indonesia.
Menurutnya, untuk pertama kalinya terlihat koordinasi yang lebih jelas, terukur, dan kompak antara otoritas fiskal dan pemerintah, sehingga arah kebijakan ekonomi diharapkan dapat berjalan lebih sinkron dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Koordinasi fiskal dan kebijakan pemerintah mulai terlihat lebih rapi dan terukur. Ini memberikan fondasi yang lebih kuat bagi perekonomian nasional untuk melangkah ke depan,” ujar Fakhrul saat dialog bersama salah satu stasiun Radio swasta di Jakarta.
Ia menekankan, di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi, pemerintah tidak cukup hanya memberikan ruang bagi sektor swasta. Pemerintah, kata dia, harus hadir secara aktif dan berani mengambil risiko ekonomi agar proses pemulihan dan pertumbuhan tidak sepenuhnya dibebankan kepada dunia usaha.
Fakhrul menilai target pertumbuhan ekonomi pada 2026 di kisaran 5,4 hingga 5,6 persen merupakan angka yang realistis dan dapat dicapai. Namun, hal itu mensyaratkan adanya pembagian risiko yang adil antara pemerintah dan sektor swasta. “Perlambatan ekonomi tidak bisa ditanggung satu pihak saja. Pemerintah perlu berbagi risiko agar dunia usaha tetap bergerak,” katanya.
Dalam kesempatan wawancara tersebut, dirinya menyoroti pentingnya skema berbagi risiko antara pemerintah dan perbankan, termasuk melalui penjaminan kredit dan asuransi kredit.
Skema tersebut dinilai krusial untuk mendorong keberanian perbankan menyalurkan pembiayaan ke sektor riil di tengah sikap kehati-hatian yang masih dominan.
Fakhrul juga menegaskan bahwa 2026 harus menjadi tahun eksekusi, bukan lagi tahun perencanaan atau sekadar wacana. Keberhasilan kebijakan ekonomi, menurutnya, perlu diukur dari dampak nyata di lapangan dan kondisi riil yang dirasakan masyarakat.
“Belanja negara harus dipercepat sejak awal tahun dan tidak dilakukan secara back-loading, karena keterlambatan belanja akan menurunkan ekspektasi pelaku usaha,” ujarnya.
Ia mengingatkan perbankan bahwa kondisi ekonomi saat ini sudah berbeda dibandingkan satu dekade lalu. Pendekatan yang terlalu defensif dinilai tidak lagi relevan, sehingga pertumbuhan kredit perlu terus didorong untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut Fakhrul, tantangan utama perekonomian 2026 adalah menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi global yang semakin tidak menentu, sekaligus menjaga daya beli masyarakat agar konsumsi domestik tetap menjadi penopang utama pertumbuhan.
Ia menilai manfaat perdagangan internasional tidak lagi sebesar sebelumnya, sehingga fokus kebijakan perlu diarahkan pada penguatan ketahanan ekonomi domestik.
Pemulihan ekonomi, lanjutnya, diperkirakan lebih dulu terjadi di daerah, khususnya wilayah berbasis komoditas dan yang mendapat dukungan belanja pemerintah. Karena itu, masyarakat diimbau tetap berhati-hati namun tidak panik, serta mulai melihat peluang usaha di daerah.
Di sisi lain, Fakhrul menegaskan upaya pemberantasan korupsi harus terus berjalan seiring dengan dorongan aktivitas ekonomi agar pertumbuhan berlangsung secara bersih dan berkelanjutan. (*)