Oleh: Rizky Adi Pratama *)
Penciptaan lapangan kerja tetap menjadi isu sentral dalam agenda pembangunan nasional, terutama di tengah tantangan global yang menuntut daya saing ekonomi semakin kuat dan berkelanjutan. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan arah kebijakan yang konsisten dengan menempatkan hilirisasi industri, penguatan UMKM, dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai tiga pilar utama perluasan kesempatan kerja. Ketiganya tidak berdiri sendiri, melainkan saling menguatkan dalam membangun fondasi ekonomi yang produktif dan inklusif.
Arah tersebut tercermin dari penekanan Presiden terhadap pentingnya peran pendidikan tinggi dalam mendukung investasi strategis dan hilirisasi nasional. Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menilai kebijakan ini sebagai langkah krusial untuk memastikan proyek-proyek hilirisasi tidak hanya menghasilkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja secara luas dan berkelanjutan. Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana memandang dukungan perguruan tinggi terhadap 18 proyek strategis hilirisasi yang dikelola Danantara sebagai sinyal bahwa pembangunan industri ke depan dirancang semakin terstruktur dan berbasis kesiapan sumber daya manusia.
Menurut pandangan HKI, proyek-proyek hilirisasi tersebut memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja, baik pada tahap konstruksi maupun saat industri mulai beroperasi. Lebih dari itu, hilirisasi mendorong terciptanya ekosistem industri yang lebih dalam, mulai dari kegiatan riset terapan, inovasi teknologi, hingga pengembangan talenta lokal. Dengan pendekatan ini, investasi tidak berhenti pada pembangunan fisik semata, melainkan berlanjut pada penguatan kapasitas nasional yang mampu menopang pertumbuhan jangka panjang.
Keberadaan Danantara sebagai badan pengelola investasi strategis dinilai mempercepat realisasi proyek hilirisasi melalui dukungan pembiayaan yang lebih terarah. Dalam kerangka penciptaan lapangan kerja, kawasan industri memainkan peran sebagai simpul utama yang memastikan proyek dapat segera berjalan melalui kesiapan lahan, utilitas, dan kepastian layanan. Akhmad Ma’ruf Maulana menekankan bahwa hubungan antara Danantara dan kawasan industri bersifat saling melengkapi, di mana pembiayaan dan portofolio proyek strategis bertemu dengan kesiapan lokasi dan ekosistem usaha yang terintegrasi. Sinergi inilah yang mempercepat investasi masuk dan membuka peluang kerja dalam skala besar.
Di saat yang sama, pemerintah tidak mengabaikan peran UMKM sebagai tulang punggung penciptaan lapangan kerja nasional. Penguatan UMKM, khususnya yang dipimpin perempuan, dipandang sebagai strategi untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan inklusif. Kerja sama internasional dengan Pemerintah Kanada menjadi contoh konkret bagaimana agenda nasional diperkuat melalui kolaborasi global. Dukungan pendanaan lebih dari 22 juta dolar Kanada untuk lima inisiatif penguatan UMKM di Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kapasitas usaha, daya saing, serta kemampuan menyerap tenaga kerja.
Pemerintah Indonesia memandang kerja sama ini sebagai bagian dari penguatan ekosistem UMKM secara menyeluruh, mulai dari akses pembiayaan, peningkatan keterampilan, hingga pemanfaatan teknologi yang berorientasi pada keberlanjutan. Menteri Muda Pembangunan Internasional Kanada Randeep Sarai dalam kunjungannya ke Jakarta menyampaikan bahwa dukungan tersebut ditujukan untuk memperkuat kemitraan ekonomi kedua negara. Bagi Indonesia, kolaborasi ini sejalan dengan agenda nasional dalam mendorong UMKM naik kelas, memperluas pasar ekspor, dan pada akhirnya menciptakan lapangan kerja baru, terutama di sektor makanan olahan.
Program seperti Climate Resilient Agri-Food Trade Promotion Support (CRAFTS) dan Economic Linkages for Enhanced Value, Trade and Exports (ELEVaTE) memperlihatkan bagaimana penguatan kapasitas UMKM berkontribusi langsung pada penyerapan tenaga kerja. Ketika UMKM semakin produktif dan terhubung dengan pasar global, peningkatan produksi menjadi keniscayaan, dan kebutuhan tenaga kerja pun bertambah. Pendekatan ini menegaskan bahwa penciptaan lapangan kerja tidak selalu harus bertumpu pada industri besar, tetapi juga dapat tumbuh dari usaha-usaha kecil yang diperkuat secara sistematis.
Selain melalui hilirisasi dan UMKM, pemerintah juga menunjukkan komitmen kuat dalam menciptakan lapangan kerja melalui percepatan PSN. Pembangunan Infrastruktur Energi Terintegrasi di Kilang Balikpapan menjadi contoh nyata bagaimana proyek nasional memberikan dampak langsung bagi penyerapan tenaga kerja dan perekonomian daerah. Proyek yang dijalankan PT Pertamina (Persero) tersebut pada fase konstruksi telah menyerap puluhan ribu tenaga kerja, mayoritas dari dalam negeri, sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.
Manfaat PSN tidak berhenti pada angka penyerapan tenaga kerja. Kehadiran ribuan pekerja mendorong tumbuhnya usaha lokal, khususnya UMKM di sekitar proyek. Cerita pelaku usaha kecil di Balikpapan menunjukkan bahwa proyek nasional mampu menciptakan efek berganda yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron menegaskan bahwa PSN Kilang Balikpapan dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi yang luas, tidak hanya pada masa konstruksi, tetapi juga pada fase operasi yang diproyeksikan melibatkan ribuan tenaga kerja secara langsung.
Kebijakan pemerintah dalam mendorong hilirisasi, memperkuat UMKM, dan mempercepat PSN menunjukkan pendekatan pembangunan yang komprehensif dalam menciptakan lapangan kerja. Sinergi antara investasi strategis, kesiapan SDM, dan penguatan ekonomi lokal membentuk siklus pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan arah kebijakan yang konsisten dan kolaborasi lintas sektor, agenda penciptaan lapangan kerja tidak hanya menjadi target jangka pendek, tetapi fondasi kokoh bagi ketahanan ekonomi nasional di masa depan.
*) Pengamat Kebijakan Publik