Oleh: Wambe Jatmiko )*
Sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017, percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat semakin menjadi perhatian Pemerintah Indonesia. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar serta pengembangan ekonomi melalui hilirisasi komoditas unggulan terus dilakukan.
Tujuh strategi penting yang diamanatkan oleh Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017 dalam upaya mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua, yaitu pendekatan pembangunan berbasis budaya, wilayah adat, dan fokus pada orang asli Papua (OAP); lokus wilayah terdepan (perbatasan), terpencil, dan tertinggal (daerah pedalaman dan pegunungan); pendekatan dialog dengan seluruh pemangku kepentingan; pendampingan terhadap aparatur pemerintah daerah dan masyarakat melalui bimbingan materi/pelatihan singkat tentang perencanaan yang menggunakan konsep THIS; pemberdayaan dan pelibatan aktif masyarakat lokal; pemberdayaan pengusaha OAP dan pengusaha lokal melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019; dan kerja sama kemitraan dengan mitra-mitra pembangunan internasional, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya melalui pemetaan operasi dan pekerjaan mitra pembangunan.
Dari berbagai upaya yang telah dilakukan, secara makro, capaian pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat telah mengalami perbaikan, antara lain dapat dilihat dari membaiknya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), membaiknya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta semakin menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran terbuka, sesuai data Badan Pusat Statistik. Capaian pembangunan secara makro tersebut turut didukung dengan gencarnya pembangunan sektoral yang terintegrasi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan dan meminta setiap melakukan kegiatan pembangunan infrastruktur di Papua harus mendapat pengawalan ketat. Pengawalan yang dimaksud Presiden Jokowi adalah pengawalan aparat keamanan seperti TNI dan Polri. Terlebih, untuk wilayah yang rentan terjadi konflik seperti di Nduga, Wamena, maupun wilayah rawan lainnya. Menurutnya, pengawalan tersebut bertujuan untuk melancarkan seluruh proses pembangunan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat di Papua.
Presiden Jokowi memberikan contoh konkrit seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, serta infrastruktur lain yang selalu mendapatkan pengawalan ketat dari aparat keamanan. Begitu pula dengan moda transportasi seperti pesawat-pesawat atau bahkan truk-truk pengangkut logistik untuk pembangunan infrastruktur juga mendapatkan pengawalan yang sama.
Pembangunan di Papua harus semakin massif dilakukan agar terciptanya kesinambungan dalam memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan menjamin kebutuhan generasi mendatang. Wakil Menteri Dalam Negeri, Jhon Wempi Wetipo mengatakan bahwa pembangunan Papua perlu memperhatikan banyak hal, salah satunya yaitu konteks lokal dengan mempertimbangkan kelestarian alam serta kearifan lokal yang menjadi kunci keberhasilan membangun Papua kedepannya.
Selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa salah satu tindak lanjut yang harus dilakukan adalah pentingnya memperkuat komitmen dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta perlunya inovasi-inovasi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Papua, tidak terkecuali sinergitas dari aparat keamanan.
Sementara itu, Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan TNI-Polri akan bersinergi untuk mengawal seluruh kebijakan Pemerintah Indonesia terkait dengan pembangunan di Papua. TNI-Polri sudah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak Pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR. Hal itu dilakukan demi mengetahui apa yang menjadi kendala dalam program pembangunan infrastruktur di Tanah Papua. Setelah adanya proses koordinasi tersebut, peran dari TNI-Polri diperlukan guna memastikan seluruh kebijakan Presiden Jokowi untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Papua dapat berjalan dengan maksimal.
Hal tersebut dikarenakan pembangunan Papua merupakan bagian dari program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Tentunya, TNI-Polri harus hadir untuk memastikan semua pembangunan bisa berjalan dengan baik. Adapun kebijakan Pemerintah terkait program prioritas di Papua diantaranya, pembangunan destinasi wisata, pengembangan kawasan perkotaan, dan infrastruktur kawasan pertanian. Sedangkan untuk Major Project-nya yaitu pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pengembangan Bandara, dan beberapa program terkait pemekaran, serta penugasan khusus tenaga kesehatan di Papua dan Papua Barat.
Kapolri mengatakan bahwa dalam mengawal seluruh kebijakan Pemerintah di Papua, pihaknya melakukan dua pendekatan yakni Soft Approach dan Hard Approach. Dalam hal ini, pendekatan lunak yang dilakukan dengan memberikan edukasi, proses sosialisasi, peningkatan kualitas sektor pendidikan dan SDM, sehingga terjadi Transfer Knowledge yang lebih cepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua terkait dengan program pembangunan yang saat ini sedang dilaksanakan. Meski begitu, TNI-Polri juga akan melakukan Hard Approach kepada seluruh pihak yang ingin menggagalkan kebijakan Pemerintah demi kesejahteraan masyarakat Papua.
Kapolri menegaskan bahwa terkait dengan masalah gangguan kamtibmas karena memang ada beberapa kelompok yang biasa dikenal sebagai OPM terus melakukan serangan, tentunya sangat berdampak pada terhambatnya proses pembangunan. Maka, aparat keamanan gabungan harus melakukan langkah-langkah penindakan penegakan hukum di lapangan secara tegas dan terukur, sehingga harapannya pembangunan di Papua bisa berjalan secara proporsional.
Dalam penegakan hukum, Polri selalu berkoordinasi dan komunikasi dengan Komnas HAM baik di tingkat pusat maupun wilayah Papua. Hal itu guna memastikan langkah penegakan hukum yang diambil oleh aparat keamanan telah proporsional. Oleh karena itu, sesuai arahan Presiden Jokowi, TNI dan Polri siap dalam mengawal seluruh kebijakan Pemerintah membangun Papua serta memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Papua.
)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta